image001

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum diawal tahun 2020, melantik dan mengambil sumpah 4 pejabat eselon III Ditjen Badilag. Pelantikan dilaksanakan di Gedung MA, Rabu (8/1).

Selain melantik 4 pejabat eselon III Ditjen Badilag, Pudjoharsoyo juga melantik 15 pejabat eselon III, 15 pejabat eselon IV dan 1 pejabat fungsional di lingkungan MA.

Pelantikan ini tertuang dalam 3 surat keptusan Sekretaris MA, yaitu SK No. 1054/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, SK No.1055/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan SK No. 1069/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

image003

Dihadapan Sekretaris MA, para pejabat yang dilantik bersumpah akan setia dan taat kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan . "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para pejabat yang dilantik di hadapan Sekretaris MA.

Berikut 4 Pejabat eselon III Ditjen Badilag yang dilantik :

  1. Mas Muhammad Ferdiansyah, S.E. dilantik menjadi Kasubdit Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. Ia sebelumnya merupakan kasi mutasi I, subdit mutasi hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
  2. Hirpan Hilmi, S.T dilantik menjadi Kabag Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Ditjen Badilag. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kasubag Dokumentasi Informasi pada Sekretariat Ditjen Badilag.
  3. Subeno Tri Leksono, SH. MM dilantik menjadi Kasubdit Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Ia sebelumnya adalah Kasubdit Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
  4. H.A Pariduddin, S.H.,M.H. dilantik menjadi Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Sebelumnya adalah Kasubdit Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.

image007

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan MA serta tamu undangan lainnya.

IMG 2986111

Jakarta|badilag.mahkamahagung.go.id

Bertepatan hari kamis tanggal 26 Desember 2019 di Kantor Ditjen Badilag Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A.Yani Jakarta Pusat, Ditjen Badilag menyelenggarakan muqobalah untuk calon peserta diklat ekonomi syariah Riyadh yang diikuti para Hakim Pengadilan Agama yang memiliki kemampuan bahasa arab seluruh Indonesia berjumlah 118 peserta muqobalah.Muqobalah diklat Riyadh adalah merupakan program badilag yang bertujuan dalam meningkatkan sumber daya manusia di peradilan agama khususnya hakim peradilan agama.

Pada hari pertama tim delegasi sebelum memulai muqobalah para hakim peradilan agama pada pukul 09.00 wib terlebih dahulu diterima YM Ketua MA RI Prof.Dr. H.M.Hatta Ali, S.H., M.H. di ruang kerjanya dan delegasi dari Riyadh terdiri Dr. Abdul Hamed bin Abdullah Almujaily Wakil Dekan Higher Judicial Institute, Dr. Abdullah bin Zaed Azayed ( Hakim Peradilan Umum Riyadh), Dr. Husam bin Said Al zahroni Direktur Pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian Kehakiman Arab Saudi, Azzam bin Abdullah Jarad al Majid (Sekretaris Dekan Higher Judicial Institute) menyampaikan amanah dari Rektor Universitas Imam Muhammad Ibnu Suud Riyadh terkait program pendidikan dan pelatihan para hakim peradilan agama yang diselenggarakan oleh pihak Higher Judicial Institute Riyadh Arab Saudi, dan delegasi Riyadh menyampaikan rasa gembira bisa bertemu langsung dengan YM KMA RI dan diberi izin untuk pelaksanaan muqobalah bisa di kantor Ditjen Badilag.

IMG 30251111

YM Ketua MA RI juga berpesan kepada tim penguji agar muqobalah yang dilaksanakan kali ini supaya bisa optimal dalam mempersiapkan calon peserta diklat nantinya di Riyadh sehingga bisa mentrasformasi ilmu, pengalaman dan materi diklat selama di Riyadh sehingga nantinya bisa diterapkan di Indonesia demi mewujudkan peradilan yang agung, modern, karena Arab Saudi memang telah lebih dahulu dalam menerapkan peradilan berbasis elektronik mulai dari pendaftaran perkara hingga persidangan.

IMG 30531111

Muqobalah yang dimulai pada tanggal 26 - 27 Desember 2019 tersebut dilaksanakan dengan cara bertatap muka langsung antara penguji dan peserta muqobalah yang mana ruangan muqobalah dibagi menjadi dua ruangan yaitu ruang I dan Ruang II, bertempat di lantai VI yang mana Setiap peserta muqobalah masuk satu persatu untuk wawancara dengan tim penguji yang langsung datang dari Riyadh, Arab Saudi. Tentu pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji terhadap para peserta muqobalah berbeda-beda dan bervariasi, sehingga peserta muqobalah harus menguasai terkait kewenangan peradilan agama seperti perbankan syariah, kompilasi hukum islam, dan wawasan kontenporer yang terjadi saat ini. Hasil dari muqobalah untuk calon peserta diklat Riyadh, Arab Saudi nantinya akan diumumkan setelah ada rapat intern oleh pihak Higher Judicial Institute dan akan diberitahukan kepada pihak LIPIA Jakarta dan Ke Badilag MA RI, tentu para peserta muqobalah yang belum melengkapi dokumen paspor agar segera melengkapi dokumen tersebut, imbuh tim penguji . Semoga para peserta yang mengikuti muqobalah dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan tim penguji sesuai dengan pertanyannya bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu pada diklat Riyadh yang akan di umumkan pada hari kemudian .(tim redaksi)

image001

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI dan Kementerian Agama mengadakan nikah dan isbat massal di malam pergantian tahun baru di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, selasa, 31 Desember 2019.

Acara ini dihadiri oleh Dirjen Badilag, Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, PhD., Uztadz. Adi Hidayat, Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Jazimah Muqoddas dan seluruh Ketua PA se-Jakarta dan sekitar 633 pasangan yang mengikuti kegiatan ini.

Menurut gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga dan akan menjadi agenda rutin di setiap malam pergantian tahun. “Adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi status hukum masyarakat yang ingin menjalankan kewajibannya untuk membangun sebuah keluarga” demikian ungkapnya dalam sambutan.

image003

Sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Badilag, Aco Nur menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Pemprov DKI dan Ditjen Badilag MARI mempunyai perhatian yang sama terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat rentan, dokumen perkawinan merupakan dokumen kunci untuk bisa mengakses kebutuhan dasar yang disediakan pemerintah seperti layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga kegiatan ini perlu untuk terus diadakan kedepannya” demikian ungkapnya.

image005Kegiatan Itsbat Nikah dan Nikah Massal di Balai Kota DKI Jakarta pada malam pergantian tahun baru 2020

Mahkamah Agung mempunyai Komitemen kuat terhadap persoalan ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pelayanan Terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

image007
Dirjen Badilag dan Gubernur DKI Jakarta menyerahkan secara simbolis penetapan nikah kepada peserta

Diharapkan penerima manfaat Pelayanan Terpadu ini adalah anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan; anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis, anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas dan anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku. (ahb)

image001
Brett Walker-Robert, Sally McNamara, Prem Aleema, Justice Cleary, Dirjen Badilag & Sesditjen Badilag

Sydney | badilag.mahkamahagung.go.id

Di hari keempat kegiatan Sydney Visit, Kamis 12 Desember 2019, Delegasi Ditjen Badilag mengikuti diskusi yang membahas tentang jaminan hak anak paska perceraian. Pembahasan kali ini diperkaya dengan banyak sudut pandang dan banyak pembicara yang saling berkaitan, yaitu Brett Walker-Roberts, Child Support Policy Advice Team dari Department Human Services yang mengulas tentang kebijakan Australia tentang pengasuhan dan nafkah anak: bagaimana cara mengumpulkannya, memotong pajak, jumlah pembayaran, dan bagaimana aturan ini ditegakkan, Prem Aleema dari Legal Aid Commission menjabarkan tentang nasihat untuk para litigan mengenai proses dan prosedur CSA, Justice Cleary FCoA memaparkan tentang peran pengadilan dalam eksekusi putusan terkait nafkah anak dan Sally McNamara mengenai peran kepaniteraan dalam eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak.

Selain pengalaman di Australia, forum ini juga menghadirkan Ketua Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, Muhammad Naim yang mempresentasikan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang terdapat di sistem pengadilan Malaysia. Dalam kesempatan ini diskusi juga dilakukan melalui teleconference antara Sydney Registry, Command Center Badilag, Mahkamah Syar’iyah Malaysia dan Beberapa Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia.

image002
Foto bersama setelah diskusi

Department Human Services (DHS) di Australia

Pada tahun 1980an, pemerintah Australia mengamati tentang meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal dan meningkatnya kemiskinan perempuan dan anak setelah perpisahan atau perceraian, rendahnya jumlah orang tua tanpa hak asuh yang membiayai anak-anaknya, rendahnya tunjangan yang diperintahkan oleh pengadilan dan rendahnya tingkat penegakan putusan pengadilan tersebut dan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pembayaran pensiun orang tua tunggal.

Skema tunjangan anak ini diperkenalkan dalam dua tahapan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1988, UU baru memungkinkan pendaftaran dan pengumpulan kewajiban nafkah anak oleh pemerintah, dan pada tanggal 1 Oktober 1989, UU baru memperkenalkan sebuah formula berdasarkan metodologi untuk menilai kewajiban orang tua terhadap nafkah anak.

Ada ada dua cara orang tua dapat mengumpulkan pembayaran tunjangan anak, secara pribadi atau melalui Department of Human Services (DHS).Kedua orang tua dapat setuju untuk mengumpulkan pembayaran tunjangan anak secara pribadi (misalnya langsung ke rekening bank). Ini tidak harus secara tertulis. Pembayaran secara pribadi hanya berfungsi dengan baik jika kedua orang tua menyelesaikan pembayaran pajak saat jatuh tempo dan tetap memperbarui data di DHS mengenai keadaan mereka.

Jika pembayaran secara pribadi tidak dilaksanakan atau berhenti atau jika tidak tercapai kesepakatan jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, segera dapatkan nasihat hukum. Orang tua penerima, harus menghubungi DHS dan meminta mereka untuk mulai mengumpulkan kewajiban yang harus dibayarkan. Mereka dapat mengambil alih tanggung jawab atas tagihan yang sedang berlangsung dan pembayaran yang tertunggak selama 3 bulan.

DHS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan pembayaran yang dilaksanakan berdasarkan penilaian administratif atau perjanjian nafkah anak ketika orang tua telah mendaftarkannya di DHS. DHS memiliki kekuatan luas untuk mengumpulkan tunjangan anak. Mereka dapat mengatur pemotongan gaji atau pembayaran reguler. Jika pembayaran tidak dilakukan dan hutang bertambah, DHS sangat mungkin membawa orang tua yang seharusnya membayar tunjangan anak ke pengadilan. Jika orang tua yang membayar tidak memasukkan SPT selama beberapa tahun dan kemudian memasukkannya terlambat, DHS akan menilai kembali periode-periode tersebut dan menghitung berapa jumlah yang harus dibayar. Jika ada indikasi atau bukti kurangnya komitmen seseorang untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak mereka atau di mana ada bukti penipuan, DHS akan menghubungi penegak hukum untuk memastikan mereka mencapai hasil terbaik untuk anak-anak, orang tua dan pembayar pajak.

DHS hanya akan mengeluarkan penilaian nafkah anak jika seseorang dapat membuktikan bahwa orang tua yang membayar adalah orang tua kandung atau adopsi anak.Untuk melakukan ini, seseorang mungkin perlu melakukan tes DNA atau mungkin juga perlu mengambil tindakan untuk dibawa ke pengadilan. Penilaian administrative dilakukan terhadap orang tua yang berpisah maupun bercerai terkait pendapatan orang tua serta biaya pengasuhanyang diberikan pada anak mereka, Formula ini menilai seberapa banyakbiaya anak yang harus dipenuhi olehmasing-masing orang tua.

Dari laporan tahunan Department Human ServicesAustralia pada tahun 2018/19, terdapat 1,2 juta anak dan 1,4 juta orang tua dari 815.000 kasus yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, nafkah anak yang berhasil dikumpulkan pemerintah adalah sebesar- $1.6miliar, sementara pengumpulan secara pribadi -sebesar $2.0 miliar dari 52% kasus secara keseluruhan.

Penegakkan aturan secara administratif dilakukan terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah anak. Dari Laporan yang diterbitkan menunjukkan kewajiban dan tunggakan yang berjalan, penalti dikenakan pada saldo pendapatan setiap bulan, DHS akan menghubungi orang tua yang menunggak dan mengingatkan kembali kewajibannya, kontak lewat telepon dan pengaturan negosiasi pembayaran lebih diutamakan, namun jika kesepakatan pembayaran tetap tidak tercapai, maka pemberitahuan akan dikirimkan kepada pemberi kerjanya agar memotong gaji sesuai jumlah kewajiban dan sesuai jumlah komponen tunggakan, dan bisa juga dilakukan pengurangan dari pembayaran pemerintah termasuk pembayaran tunjangan pendapatan dan family tax benefit yang pada tahun 2018/19 yang lalu mencapai angka $69juta. Pada tahun 2018/19 yang lalu, sebanyak 68,000 surat teguran atas tunggakan pemabayaran nafkah diterbitkan, pemotongan gaji/upah lebih dari 89,000 nasabah yang terhubung sebesar $164 juta, dan potongan pengembalian pajak via Kantor Pajak Australia sebanyak106,000 potongan dengan jumlah total $124 juta.

Langkah penegakan administratif lainnya adalah dengan mengeluarkan surat perintah larangan berpergian. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemilik hutang meninggalkanAustralia sampai mereka membuat kesepakatanuntuk membayar tunggakan nafkah anakmereka. Sepanjang tahun 2018/19 telah diterbitkan surat perintah larangan bepergian sebanyak 1.921 surat dan lebih dari 300 orang dihentikan saat berupayameninggalkan Australia.

Upaya litigasi merupakan langkah akhir yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hak pembayaran nafkah anak. Hal ini disebabkan proses persidangan akan melalui proses yang rumit dan mahal, dan hal ini hanya dilakukan saat peluangkeberhasilannya tinggi, dan dipastikan pemilik hutang memiliki aset atau sumberdaya keuangan untuk memenuhi perintah pembayaran. Dan sepanjang tahun 2018/19 hanya 75 kasus yang dibawa ke pengadilan.

image003
Diskusi lintas negara: Family Court of Australia-Command Center Badilag-Mahkamah Syariah Malaysia

Badan Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia

Dalam diskusi kali ini, Ketua Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, Muhammad Naim, menjelaskan mengenai Badan Sokongan Keluarga yang terdapat di dalam sistem hukum keluarga di Malaysia.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini dibentuk atas desakan masyarakat sipil agar ada lembaga yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan terhadap individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah. Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 7 Jun 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya Mahkamah mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak. Berdasarkan keputusan tersebut, BSK telah dibentuk sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Keberadaan lembaga ini diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak dan tepat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan perintah pengadilan. BSK JKSM diluncurkan secara resmi pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lembaga BSK berada disteiap pengadilan negara bagian untuk memudahkan orang awam mendapatkan nasihat hukum secara gratis berkaitan dengan hak dan tuntutan nafkah anak di pengadilan. Layanan perundingan juga disediakan untuk mencari format terbaik penyelesaian sengketa hak asuh dan nafkah anak.

Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, diantara jenis tindakan yang bisa diambil adalah penyitaan, pemindahan hutang dan pemaksaan.

BSK juga menyediakan layanan dana pendahuluan nafkah bagi anak, yaitu dana talangan dari BSK selama masa proses perkara sedang berjalan untuk menjamin bahwa nafkah terhadap anak tetap terus berjalan. Jumlah dana yang diberikan adalah selama 6 bulan berturut-turut dengan asumsi bahwa dalam waktu tersebut sengketa nafkah anak sudah terselesaikan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ibu dan anak-anak sepanjang proses persidangan. Setiap dana pendahuluan nafkah yang diberikan akan ditarik kembali dari pihak yang ditetapkan pengadilan untuk membayar. BSK juga BSK turut menyediakan rumah Transit untuk memudahkan pihak-pihak yang kurang mampu menghadiri persidangan di pengadilan. (ahb)

New Picture

Marakesh | badilag.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan kedinasan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Al Isti'naf Marakesh, Maroko serta Pengadilan Niaga Marakesh pada hari kamis, tanggal 5 desember 2019 dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang hukum dan peradilan.

Dalam kunjungan tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia didampingi Wakil Ketua Bidang Yudisial Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dr. Zarof Ricar, S.H., M.H Kepala Badan Litbang Kumdil MA RI, Dr.Prim Haryadi Baharuddin , S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, Dr.Hasbi Hasan, M.H. Kepala Pusat Litbang Kumdil MA RI, Edward Tumimbul Simarmata, S.H., M.H. Kapus Mempin Diklat Kumdil MA RI, Wenceslaus, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Susilowati, S.H., M.H Hakim Tinggi / Hakim Yustisial MA RI , Susilowati, S.H., M.H. Hakim Tinggi/ Hakim Yustisial MA RI, Abu Jahid Darso Atmojo, LC., LL.M, Ph.D Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag MA RI, Kirana Dita Pratiwi staf keamanan pimpinan MA RI.

Delegasi Mahkamah Agung RI yang dipimpin langsung oleh Prof. Dr.H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. disambut langsung oleh Dr. Ahmad Nuhaid Ketua Pengadilan Tinggi Marakesh bersama para jajaran Pengadilan Tinggi. Mahkamah Al Isti'naf Marakesh merupakan salah satu dari 22 Pengadilan Tinggi yang ada di Maroko dan dibawah Mahkamah Naqd/ Kasasi. Mahkamah Al Isti'naf memiliki 70 Hakim dengan beban perkara pertahun yang masuk berjumlah 8.488 perkara, perkara yang putus 8211 dan sisa perkara tahun 2018 berjumlah 1.934 perkara. Mahkamah Al Isti'naf Marakes membawahi Mahkamah Aadiyah/umum, Mahkamah Al ijtimaiyah, Mahkamah Jina'iyah/pidana, Mahkamah Al ahwal Syahsiyah/ keluarga, sedangkan Mahkamah Tijariyah dan Idariyah berdiri sendiri.

New Picture 1

Dalam penanganan dan penyelesaian perkara di Mahkamah Al Isti'naf Marakesh telah menerapkan sistem peradilan elektronik namun untuk perkara-perkara tertentu masih dijalankan sistem peradilan biasa. Dalam penyelesaian perkara banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Marakesh harus diselesaikan setiap perkara tidak boleh lebih dari dua bulan. Bagi hakim yang menangani perkara banding harus di input ke sistem elektronik guna mempermudah dalam pengawasan dan pelaporan ke tingkat kasasi dan Mahkamah Al Isti'naf juga melakukan pengawasan perkara tingkat pertama melalui aplikasi perkara yang diintegrasikan ke Dewan Peradilan Agung secara langsung.

Bagi para pihak atau kuasa hukum bisa mengambil salinan putusan langsung ke PTSP yang ada dipintu depan pengadilan dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit dengan menunjukkan nomor perkara dan kartu identitas maka salinan putusan atau penetapan yang sudah sah bisa diperolehnya tanpa dipungut biaya, layananan tersebut merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada para pencari keadilan, bahkan untuk mengetahui jumlah biaya perkara yang timbul dan biaya yang tersisa para pihak bisa memantaunya dengan sendiri melalui aplikasi yang tersedia dan hanya perlu memasukkan nomor perkara saja sehingga akan muncul jumlah laporan biaya perkara yang dibebankan para pihak.

New Picture 2

Selain kunjungan ke Mahkamah Al Isti'naf Marakesh, delegasi MA RI juga berkunjung ke Mahkamah At tijariyah / Pengadilan Niaga Kota Marakesh dan disambut oleh Ketua Mahkamah At tijariyah Dr. Sa'id Asya'dawi yang mana Mahkamah At tijariyah merupakan salah satu pengadilan niaga yang ada dibawah Mahkamah Naqd/ Kasasi yang berdiri sendiri dan memiliki pengadilan tingkat banding .

Mahkamah At tijariyah kota Marakesh memiliki 50 hakim diantaranya para hakimnya kaum wanita dengan beban perkara setiap tahunnya berkisar 2000 perkara dan di Pengadilan Niaga Marakesh memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut perdagangan baik lokal maupun internasional seperti ekspor import, sengketa merk dari suatu produk barang, sengketa hak cipta dan yang paling banyak ditangani ditahun 2018-2019 adalah perkara yang menyangkut investasi pihak asing yaitu membuat usaha properti perumahan maupun proyek fisik yang lain, Sa'id Asya'dawi juga memaparkan bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa yang melibatkan investasi negara lain maka sangat diperlukan hukum international yang mencakup sengketa tersebut dan dibutuhkan kerjasama dengan beberapa negara, sehingga dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Dewan Perdilan Agung Kerajaan Maroko diharapkan bisa saling memberikan konstribusi dalam penegakkan hukum kedua negara, dan Sai'id Asya'dawi juga mengharapkan agar dalam implementasi nota kesepahaman tersebut segera bisa direalisasikan sehingga terjadi pertukaran pengalaman dan pelatihan bersama dengan mengirimkan para hakim kedua negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

New Picture 3

Pengadilan Niaga Marakesh merupakan salah satu pengadilan niaga yang ada di Maroko yang terkenal menangani perkara yang sangat variasi dikarenakan letak geografis dan letak kota yang menjadi pusat perniagaan, perkantoran, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan sangat dekat dengan spanyol sehingga faktor tersebutlah yang menuntut Pengadilan Niaga Marakesh harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para pihak terkait dengan sengketa Niaga.

New Picture 4

Diakhir kunjungan ditutup dengan saling tukar cindera mata dan berfoto bersama untuk mengingatkan kedua belah pihak, bahwa hubungan kerjasama dalam hukum dan peradilan didunia internasional sangat diperlukan oleh kedua negara demi terwujudnya peradilan yang agung dan modern.

  • 1-ketua.jpg
  • 2-waka.jpg
  • 3-hakim.jpg
  • 4-hakim.jpg
  • 5-indah.jpg
  • 6-bude.jpg
  • 7-ucapan-duka.jpg
  • 8-ucapan-duka-ketua.jpg
  • 10-ucapan-selamat-indra.jpg