1

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah berjalan sejak tahun 2012 dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Reformasi Birokrasi yang sedang dan telah berjalan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan efisien.

Sejak dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan menuju WBK dan WBBM pada tanggal 5 April 2019, PTA Medan terus berbenah untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan Negara  dan pemerintah yang baik, efektif dan efisien.

9

Untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Medan terus berusaha melaksanakan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas. Penilaian Mandiri ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian Pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan dan permasalahan apa saja yang timbul dalam membangun Zona Integritas serta solusi apa yang dapat dilakukan agar pembangunan zona integritas dapat berjalan dengan lancar sehingga Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat segera terwujud. Penilaian Mandiri Zona Integritas oleh Tim PMPRB ZI pada tanggal 6 Mei 2019 dengan nilai 82,60 %;

Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas berjalan beriring dengan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mendapat nilai A Excellent  telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM memang bukan jaminan bagi tercapainya institusi yang konsisten pada prinsip integritas dan melayani, namun ini adalah komitmen pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan dan jajarannya untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.

Kemudian tanggal 17 Mei 2019 Tim Evaluator dari Badan Pengawasan MARI telah melakukan penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas PTA Medan dengan nilai 87,88.

Kemudian Tanggal 17 Mei 2019 Tim Evaluator dari Badan Pengawasan MARI telah melakukan penilaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada  PTA Medan dengan nilai 87,88. Dengan capaian nilai ZI PTA Medan yang terus meningkat tersebut, maka pada tanggal 11 Juni 2019 PTA Medan diusulkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk mengikuti penilaian lanjutan Zona Integritas dari Tim MenpanRB bersamaan dengan 176 Satker dari Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya tanggal 8 Juli 2019 PTA Medan mengikuti pembekalan Reviu Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta dan pada tanggal 12 September 2019, PTA Medan bersama PA Stabat mengikuti Desk Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Menpan di Hotel Kemang Jakarta;

Kemudian pada tanggal 18 September 2019 Tim Survey Eksternal Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara telah melakukan survey di PTA Medan;

Setelah tahap demi tahap penilaian pembangunan zona integritas dilalui oleh PTA Medan, maka tahap selanjutnya adalah menunggu Tim evaluator Zona Integritas dari Kemenpan RB meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan zona integritas pada PTA Medan.

Hari yang ditunggu tunggu telah datang, tepatnya Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 pukul 10.30 WIB, PTA Medan dikunjungi oleh Tim Evaluator Zona Integritas dari Kemenpan RB (Ibu Anesia Ribka, S.A.P dan Sdr Novan) didampingi Tim dari Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI. (ibu Tiroi) Kedatangan Tim evaluator disambut oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Pegawai PTA Medan.

2 3

Acara penyambutan dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan pengalungan ulos kepada Tim Evaluator tanpa diiringi dengan tari-tarian. Setelah acara penyambutan, Tim langsung menuju ruang tamu pimpinan. Setelah memperkenalkan diri, Tim langsung dipandu ke ruang layanan (PTSP), kemudian ruang sidang, ruang arsip dan ruang lainnya.

Pada saat kunjungan ke PTSP, Tim IT PTA Medan memperlihatkan 8 inovasi yang telah dilaunching pada bulan 5 September 2019  dan 2 aplikasi baru diciptakan oleh Tim IT PTA Medan. Tim Evaluator memberikan apresiasi atas diluncurkannya dan digunakan aplikasi tersebut untuk mendukung peningkatan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

4 5

Setelah memantau, mengamati dan langsung memberikan masukan dan saran agar  sarana dan prasarana layanan publik yang ada di PTA Medan, Tim kembali ke ruang pertemuan untuk berdiskusi dan dialog dengan pimpinan dan pejabat struktural/fungsjonal PTA Medan.  Tim memberikan arahan agar Aplikasi yang telah dibuat terus dikembangkan dan bisa digunakan tidak hanya untuk PTA tetapi juga untuk PA yang ada diwilayah hukum PTA Medan. Dialog berjalan interaktif, santai namun serius.

Dalam acara kunjungan Tim Evaluator ZI Kemenpan RB, hadir juga wartawan online meliputi kegiatan tersebut dan mengadakan wawancara langsung dengan Ketua Tim (Ibu Anesia Ribka, S.A.P).

Tepat pukul 12.00 WIB Tim evaluator pamit karena akan mengunjungi PN Medan dalam rangka acara yang sama.

6

Acara ditutup dengan foto bersama. (amr)

1

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. H.M. Syarif Mappiasse menghadiri undangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara dalam acara Rapat koordinasi Daerah (Rakorda) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dengan tema “Peningkatan Kualitas LKPD 2019, Melalui Optimalisasi Fungsi Pengelola Keuangan Daerah di Era Digital”, Hadir dalam acara tersebut yaitu, Gubernur Sumatera Utara, serta Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Serta instansi terkait lainnya.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019, Bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara.

Acara dimulai pukul 13.00 WIB, pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Utara memberikan Piagam Opini WTP atas LKPD Tahun 2018, Alhamdulillah Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi terbaik I sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kategori Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah periode tahun 2018, Yang dalam hal ini di terima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.

2

Usai penerimaan penghargaan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim keuangan PTA Medan yg telah bekerja keras dan mampu mempertahankan kinerjanya sebaik mungkin sehingga mampu mendapatkan hasil terbaik.

3

Dan semoga PTA Medan semakin menjadi yg terbaik di masa yg akan datang. (adl/amr)

1

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan,  Bapak Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. pada hari Kamis tanggal 26 September 2019  pukul 09.30 Wib, bertempat di Hotel Grand Kanaya Jl. Darussalam No.12 Medan, melantik Ibu Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.

2 3

Pelantikan Wakil Ketua tersebut, dihadiri oleh Seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Pengawai Pengadilan Tinggi Agama Medan dan juga dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Se-Sumatera Utara.

1

Setelah pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut, dilanjutkan pengambilan sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai saksi-saksi dalam Pengambilan Sumpah Jabatan tersebut adalah Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. dan H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H. sebagai Rohaniawan Jasman, S.H.

Dalam acara pelantikan tersebut Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan bimbingan dan arahan sebagai berikut :

  • Kepada Ibu Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., selamat bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan merasa yakin dan percaya bahwa Ibu Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  • Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sangat berharap agar Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat melanjutkan tugas-tugas Wakil Ketua terdahulu, sehingga Pengadilan Agama Medan dapat beprestasi lebih baik lagi;

Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan juga menyampaikan pembinaan kepada seluruh yang hadir pada acara pelantikan tersebut :

  • Pengadilan Tinggi Agama Medan terus berpacu untuk mewujudkan inovasi inovasi di antaranya telah berhasil membuat 8 aplikasi yang sebentar lagi akan dilaunching oleh Bapak Dirjend Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.
  • Aplikasi ini sangat berguna untuk memudahkan kita dalam melaksanakan tugas tugas baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;

5

Acara pelantikan ditutup dengan doa, dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik.

(jas/amr).

1

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan pembinaan pada Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama se Sumatera Utara. Pembinaan dilaksanakan di Hotel Grand Kanaya Medan, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 pukul 14.30. WIB s/d pukul 16.30 WIB. Hadir dalam Pembinaan tersebut Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Sumatera Utara, dan hadir juga Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua PTA Kupang.

6 7

Sebelum pembinaan dimulai, bapak Dirjen Badilag terlebih dahulu melaunching 8 Aplikasi inovasi hasil karya Tim Satgas IT PTA Medan dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada PTA Medan atas peluncuran 8 aplikasi dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi sehingga semakin mudah, efektif dan efisien.

2 3

Dalam kesempatan tersebut Bapak Dirjen Badilag memberikan piagam penghargaan kepada PA Sibuhuan dan PA Balige atas keberhasilan mempertahankan prestasi kinerjanya dalam penanganan dan penyelesaian perkara. 

Dalam pembinaannya, Pak Dirjen menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

 1. Modernisasi Pengadilan 
 

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 ini system peradilan elektronik (e-Court) di Pengadilan meliputi :

 
  • e-Filling (Pendaftaran secara elektronik)
  • e-Payment (Pembayaran secara elektronik)
  • e-Summons (Pemanggilan secara elektronik)
  • e-Litigation (Persidangan secara elektronik)
 2.  Hal-hal baru dalam Perma No. 1 Tahun 2019 adalah (pengembangan darai Perma No. 3 Tahun 2018) antara lain :
 
  • Pengguna Layanan e-court tidak hanya terbatas pada Pengguna Terdaftar (Advokat) tetapi juga bisa digunakan oleh Pengguna lain meliputi : perorangan, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hokum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang;
  • Proses persidangan; yaitu pada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa dilakukan secara elektronik;
  • Proses pembuktian dimungkinkan Pemeriksaan Saksi secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual;
  • Pembacaan Putusan dilakukan secara elektronik, artinya para pihak tidak perlu hadir di persidangan, putusan akan dikirimkan ke domisili elektronik (e-mail) dan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
  • Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali bisa dilakukan secara elektronik;
  • Jenis Perkara; tidak hanya perkara Gugatan, perkara Permohonan dan Gugatan Sederhana bisa dilakukan secara elektronik.
 3. Istilah – istilah Penting :
 
  • Sistem Informasi Pengadilan : adalah seluruh system informasi yang disediakan oleh MA untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik;
  • Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pem-bayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hokum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara menggunakan system elektronik yang berlaku dimasing-msaing lingkungan peradilan.;
  • Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
  • Pengguna Terdaftar : adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna system informasi pengadailan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh MA;
  • Pengguna Lain : adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan system informasi pengadilan dengan hak daaan kewajiban yang diatur MA meliputi antara lain ; Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hokum (in-house lawyer), kuasa insidentil, yang ditentukan undang-undang;
  • Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan;
  • Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi;
 4.  Persyaratan Pengguna Terdaftar :
 
  • Kartu Tanda Penduduk
  • Kartu Keanggotaan Advokat;
  • Berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.
5. Persyaratan Pengguna Lain :
 
  • Perorangan ; memiliki KTP atau Surat Keteranganj Pengganti KTP atau Passport;
  • Kementrian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha Lain milik Pemerintah; KTP atau surat keterangan pengganti KTP, Kartu Pegawai, dan Surat Kuasa/Surat Tugas.
  • Kejaksaan sebagai Pengacara Negara : KTP, atau Surat Keterangan pengganti KTP, Kartu Pegawai, Surat Kuasa/Surat Tugas;
  • Badan Hukum ; KTP, atau Surat Keterangan pengganti KTP, Surat Keputusan sebagai Karyawan dan Surat Kuasa Khusus;
  • Kuasa Insidentil ; KTP, atau Surat Keterangan Pengganti KTP, Surat Kuasa Khusus, izin insidentil dari Ketua Pengadilan;
6. Persidangan secara elektronik;
 
  • Hakim/Hakim Ketuaa dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik;
  • Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil’.
7. Proses Persidangan Awal :
 
  • Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama
  • Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan;
  • Hakim Ketua membuka sidang;
  • Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
  • Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016;
8. Proses Persidangan Lanjutan;
 
  • Hakim/Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (court calendar) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;
  • Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan;
  • Panitera Pengganti mencata semua data persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan;
  • Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan
  • Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban /duplik/kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda satu kali;
  • Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;
  • Setelah Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui sitem informasi pengadilan;
  • Setelah Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat melalui sitem informasi pengadilan;
  • Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format pdf dan rtf/doc.
9. Pembuktian
 
  • Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermeterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;
  • Asli dari Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan;
  • Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan;
  • Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Pengguna dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki;
  • Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat;
10. Putusan;
 
  • Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.;
  • Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui system informasi pengadilan;
  • Pengucapan Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;
  • Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
  • Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;
  • Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada system Informasi Pengadilan;
11. Upaya Hukum
 
  • Pendaftaran upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
  • Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik;
  • Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan.

Bapak Dirjen juga menyampaikan hasil evaluasi kinerja SIPP PTA dan PA se Sumatera Utara. Pak Dirjen mengapresiasi hasil kinerja SIPP PTA dan PA se Sumatera Utara yang saat ini sudah masuk zona hijau semua, diiringi dengan tepuk tangan dari hadirin.

5

Tepat pukul 16.30 acara pembinaan ditutup dengan mengucap Alhamdulillah. (amr)

1

Setelah Badilag sukses meluncurkan 9 Aplikasi mendukung E-Litigasi pada tanggal 18 September 2019 yang dilaunching oleh Ketua Mahkamah Agung RI, yang mulia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.,di hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, hanya berselang satu minggu kemudian setelah badilag meluncurkan 9 aplikasi, PTA Medan meluncurkan 8 aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kepaniteraan dan kesekretariatan.

3 4

Acara Launching 8 Aplikasi PTA Medan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, pukul 14.30 WIB, bertempat di Hotel Grand Kanaya Medan. Hadir dalam acara launching tersebut, Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai dan Honorer PTA Medan,  Ketua , Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA se Sumatera Utara. Hadir juga undangan khusus, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua PTA Kupang.

Acara peluncuran dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne MARI. Kemudian Pembacaan doa, lalu dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA Medan.

2

Ketua PTA Medan, Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H, M.H., dalam sambutannya menyampaikan  bahwa PTA Medan sudah membuat 8 aplikasi ini bukan untuk menandingi aplikasi yang telah diluncurkan Badilag tetapi untuk melengkapi dan memudahkan pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien. 8 Aplikasi yang akan diluncurkan adalah :

5

  1. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi ini untuk mendukung kebijakan Dirjen Badilag tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SK Dirjen No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018) dan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), tujuannya untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, mudah dan cepat serta terintegrasi dengan SIPP.

Inovasi ini merupakan peralihan dari antrian manual ke antrian elektronik Aplikasi ini melayani pencari keadilan dalam mengakses pelayanan yang terangkum dalam PTSP.

(mulai dari informasi, pendaftaran, persidangan, penyerahan produk pengadilan maupun pengaduan yang didukung dengan qrcode perkara.

Selain itu qrcode perkara memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak berperkara secara transparan, aplikasi ini terintegrasi dengan website satker sehingga pencari keadilan dapat memperolah informasi antrian poersidangan secara live time.

  1. DASHBOARD SIPP

Aplikasi ini untuk mendukung Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, bertujuan untuk memantau, memonitor dan mengevaluasi kinerja penanganan dan penyelesaian perkara yang dilaksanakan oleh 22 Satker di wilayah Sumatera Utara secara online tanpa harus turun ke daerah.

  1. TV Media

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan informasi tentang jadwal persidangan, pengembalian sisa panjar, rekap jenis perkara dll, juga dilengkapi dengan tayangan hiburan.

  1. Aplikasi ABK (Analisis Beban Kerja)

Aplikasi ini mendukung SK Sekma No. 415/Sek/SK/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradi

lan yang berada dibawahnya. Aplikasi ini memudahkan untuk membuat SKP dan mengitung beban kerja, dan memperoleh informasi sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi kerja yang didasarkan pada volume kerja.

  1. ARIAWAN

Aplikasi ini mempermudah kerja bagian kepegawaian dalam mengarsipkan data pegawai, kecepatan dan ketepatan penyajian informasi data kepegawaian serta keamanan arsip data pegawai dari pihak yang tidak berkepentingan, dan backup arsip-arsip vital dan penghematan tempat arsip.

  1. SIMONLEDA (Sistem Infromasi Monitoring Kelengkapan Data)

Aplikasi ini terintegrasi dengan SIKEP MA dan merupakan aplikasi pendukung SIKEP, dimana data yang belum terekam di SIKEP, menjadi lengkap dengan aplikasi ini seperti penyetoran dan pembuatan SPT, sehingga memudahkan memonitoring kelengkapan data pegawai sewilayah Sumatera Utara

  1. NOBEL (Notifikasi Bendaharawan)

Aplikasi ini mendukung Surat BUA No. 52/BUA.2/Kp.04.I/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO). Aplikasi ini bertujuan mempermudah penyesuaian gaji dan tunjangan yang berhubungan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala secara otomatis pada daftar gaji pegawai yang bersangkutan pada bendaharawan satker.

  1. MySIP3K (Sistem Informasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Aplikasi ini memuat data seluruh honorer yang bekerja pada satuan kerja di PTA dan PA di wilayah Sumatera Utara, aplikasi ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja Pegawai P3K.

Diakhir sambutannya Ketua PTA Medan menyampaikan terima kasih kepada Bp Dirjen yang berkenan hadir dan mohon untuk melaunching 8 aplikasi inovasi PTA Medan serta memberikan pembinaan kepada PTA Medan dan PA se Sumatera Utara.

6

Suasana hening ketika Bp. Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dengan didampingi Ketua PTA Medan, Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H, memasang barcode sebagai tanda dimulainya launching 8 aplikasi inovasi PTA Medan. Suasana yang tadi hening berubah menjadi gegap gempita diiringi tepuk tangan meriah membahana memenuhi ruang acara peluncuran 8  aplikasi tersebut. Diiringi pemutaran video pemaparan dan penjelasan singkat tentang 8 aplikasi yang baru dilaunching bapak Dirjen tersebut.

Bapak Dirjen memberikan apresiasi kepada PTA Medan atas peluncuran 8 aplikasi inovasi ini. Dan Pak Dirjen menyatakan tim IT Medan memang hebat, bahkan Tim IT Badilag yang ikut mensukseskan launching 9 aplikasi di Jakarta seminggu yang lalu,  3 orang berasal dari Medan, yaitu Sdr. Ahmad Muzayyin, Aminuddin dan Aulia Putera.

Setelah peluncuran 8 aplikasi itu, acara dilanjutkan dengan pembinaan dari bapak Dirjen Badilag. (amr)

  • 1-ketua.jpg
  • 2-waka.jpg
  • 3-hakim.jpg
  • 4-hakim.jpg
  • 5-indah.jpg
  • 6-bude.jpg
  • 7-ucapan-duka.jpg
  • 8-ucapan-duka-ketua.jpg
  • 10-ucapan-selamat-indra.jpg