1

Binjai, 27 Februari 2019. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, aparatur Pengadilan Agama Binjai melaksanakan nonton bareng acara tersebut. Nonton bareng live streaming acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Binjai, Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.

1

Acara yang berlangsung pada hari Rabu (27/2) di Cendrawasih Room Balai Sidang Jakarta Convention Centre (JCC) ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta tamu dari negara-negara sahabat.

Sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Dalam pidatonya Ketua Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kehadiran tamu undangan dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2018.

Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja dan capaian yang dilakukan Mahkamah Agung sekaligus sebagai sarana evaluasi internal selama kurun waktu satu tahun. Tahun 2018 menandai lompatan besar Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan melakukan modernisasi pada proses kerja dan pelayanan publik. Sistem teknologi informasi mahkamah agung diarahkan sesuai dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, inter operabilitas dan keamanan, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1

Laporan tahunan ini menyangkut bidang teknis perkara dan bidang kesekretariatan. Pertama, terkait bidang teknis perkara untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan tahun 2018 Mahkamah Agung melanjutkan program pembaharuan dengan menerbitkan beberapa regulasi bidang teknis perkara. Kedua, terkait pembaharuan di bidang manajemen perkara dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Berbagai pembaharuan di bidang Manajemen dan teknis perkara yang dilakukan Mahkamah Agung yaitu pemberlakukan sistem kamar, penerapan sistem baca berkas serentak, dan koreksi bersama, pemberlakuan format putusan dan penetapan, serta pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara. Ini semua telah mendorong efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara. Pembaharuan yang diikuti dengan modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan upaya peningkatan profesionalisme dan integritas paratur peradilan secara sinergis telah mendorong hasil positif yang signifikan dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2018.

Selanjutnya bidang kesekretariatan pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah mencatatkan beberapa capaian. Pertama, capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk keenam kalinya secara berturut-turut Mahkamah Agung dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, Mahkamah Agung mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2017. Ketiga, dalam hal penyampaian laporan BMN Mahkamah Agung meraih penghargaan juara I kategori kepatuhan laporan dari 100 satker kementerian/lembaga. Keempat, pada tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung meresmikan operasionalisasi 85 pengadilan baru yang dipusatkan di Melonguane Sulawesi Utara. Kelima, hingga akhir tahun 2018 seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibawah badan peradilan umum dan badan peradilan agama telah terakreditasi penjaminan mutu pengadilan. Demikian pula 17 pengadilan militer dan 20 pengadilan pada lingkungan peradilan pengadilan tata usaha semua telah terakreditasi. Keenam, pada tahun 2018, seluruh peradilan di 4 lingkungan peradilan telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dan capaian reformasi birokrasi dalam penilaian mandiri selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 , Mahkamah Agung memperoleh nilai 88,43, meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 88,27. Pada tanggal 10 Desember 2018, 7 satuan kerja pada lingkungan Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai lembaga yang mampu membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam rangka percepatan program reformasi birokrasi, serta diikuti penghargaan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemimpin perubahan.

1

Diakhir pidatonya Ketua Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-setingginya kepada hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan badan peradilan. Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018 diakhiri dengan doa dan ditutup oleh Ketua Mahkamah Agung RI. (Tim IT PA Binjai)

  • 3-kholil.jpg
  • 4-fatimah.jpg
  • indah.jpg