• h
  • iso2
  • 2016-1
  • 2016-2
  • rpc2
  • oss2
  • oss1
  • youth
  • 17an17
  • MARI-17
  • MARI-17-2

SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Pertama:
setelah majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum ,kemudian ketua majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada pemegang kas untuk dicatat dalam Buku jurnal keuangan perkara dan Buku induk Keuangan perkara.


Kedua:
Permohonan /penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk  menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan ,dengan memberikan informasi nomor perkaranya .

Ketiga:
Pemegang kas berdasarkan Buku jurnal keuangan perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada pemohon /penggugat .

Catatan:
Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya ,maka pemegang kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada pemohon /penggugat untuk ditanda tangani .
Kwintansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar:
-lembar pertama untuk pemegang kas
-lembar kedua untuk pemohon /penggugat
-lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Keempat:
Pemohon/penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara
Dan menanda tanganinya,kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada pemegang kas.

Kelima:
Pemegang kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwiyansi kepada pihak pemohon/penggugat.

Catatan:
Apabila pemohon/penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau  tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu ,maka oleh panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana pemohon/pengugat tidak mengambil dalam waktu 6(enam)bulan,maka uang sisa panjar biaya  perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata),yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Prosedur Pendaftaran Perkara Dengan Pembayaran Via Bank

Pertama:
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua :
Pihak berperkara menghadap petugas Meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohan ,minimal 2(dua) rangkap,untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat .

Ketiga:
Petugas meja pertama (dapat )memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk Membayar (SKUM).Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 undang undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas undang –undang Nomor:7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Catatan :

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara  secara prodeo (Cuma Cuma) Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat .
Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditukis dalam surat Kuasa untuk Membayar (SKUM),didasarkan pasal 237-2454 HIR.
Dalam tingkat pertama ,para pihak yang tidak mampu atau berperkara secar prodeo .Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama –sama (menjadi satu ) dengan gugatan perkara .Dalam posiat surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya .

Keempat:
Petugas Meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima:
Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

Ketujuh :
Pemegang kas menyerahkan asli  Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Kedelapan:
Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara .Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut

Kesembilan:
Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat kuasa Untuk Membayar (SKUM) kapada pemegang kas .

Kesepuluh :
Pemegang kas tsetelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara .Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan .

Kesebelas :
Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keduabelas:
Petugas Meja Kedua mendaftar /mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pad sirat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas .

Ketigabelas:
Petugas Meja Kedua menyerahka Kembali 1 (satu) rangakp  surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFTARAN SELESAI

Pihak /pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita /jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).


 
 


 

Additional information