• h
  • iso2
  • 2016-1
  • 2016-2
  • rpc2
  • oss2
  • oss1
  • youth
  • 17an17
  • MARI-17
  • MARI-17-2

Prosedur Cerai Talak

PROSEDUR CERAI TALAK


Perkara cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya yang sah kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon (Pasal ayat (2) 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

 
Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon/Kuasanya adalah:
1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Binjai, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Binjai atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Binjai mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
3. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang Binjai dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Binjai (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
4. Permohonan tersebut memuat:
  a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon  dan Termohon;
  b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
5. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Binjai (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
       
Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak:
1. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Binjai untuk menghadiri sidang pemeriksaan:
  a. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan Agama Binjai dipanggil di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
  b. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama Binjai di panggil melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
  c. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Kalamaira Binjai) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
  d. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
2. Tahapan pemeriksaan:
  a. Pada pemeriksaan sidang pertama;
    1) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, selanjutnya para pihak wajib melaksanakan proses mediasi dengan mediator yang disepakati para pihak (Pasal 3 ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun 2008);
    2) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
  b. Setelah proses mediasi selesai dan mediator melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
    Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, permohonan rekonvensi (kalau ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan;
    Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan putusan;
3. Ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (BHT)
  a. Jika kedua belah pihak hadir, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan dibacakan;
  b. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;
       
Panitera Pengadilan AgamaBinjai Berkewajiban
  • Menyerahkan atau mengirimkan putusan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) sejak putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.
 
Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
 
- Pengadilan Agama Binjai menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
- Pengadilan Agama Binjai memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
- Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Binjai, maka gugurlah kekuatan hukum putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- Jika Termohon tidak datang menghadap secara pribadi (in person) atau wakilnya pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka talak terhadap Termohon dapat dijatuhkan Pemohon tanpa hadirnya Termohon
       
Setelah ikrar talak diucapkan Panitera Pengadilan Agama Binjai berkewajiban:
  • Mengeluarkan akta cerai sesaat setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989) dengan dikenai biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) bagi Pemohon sebagai PNBP;

 

Additional information