• balitbang
  • ikahi
  • kebangkitan
  • panitera
 

Tupoksi Pengadilan Agama

TUPOKSI

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara  tertentu  antara orang-orang yang beragama Islam di bidang  : 

 

•perkawinan

•waris

•wasiat

•hibah

•wakaf

•zakat

•Infaq

•shadaqah

•dan ekonomi syari'ah. 

     

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Binjai mempunyai fungsi,   antara lain sebagai berikut : 

1.Fungsi mengadili   (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide  : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2.Fungsi pembinaan, yakni memberikan   pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide  : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006   jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3.Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti   di bawah jajarannya agar   peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide  : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4.Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide  : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

5.Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide  : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

6.Fungsi Lainnya :  

oMelakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

oPelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

 

Additional information